Obrolan Ki Semar

Tanggapan atas tulisan: “Mengkhianati Presiden Panglima Tertinggi Sukarno, Mana Mungkin Jadi Pahlawan Nasional!”

Tulisan di atas merupakan judul tajuk yang ditulis dalam kolom Ibrahim Isa yang sempat saya baca via forum interaktif kabarIndonesia. Secara singkat tajuk tersebut berisi ketidak setujuan atau penolakan atas pengusulan untuk menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Dasar dari penolakan tersebut dilatar belakangi adanya pengkhianatan Jenderal Soeharto (saat peristiwa terjadi) terhadap Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi ABRI saat itu.

Beberapa pengkhianatan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto diantaranya:

Pertama: Sabotase atas pengangkatan Letnan Jenderal Pranoto Reksomamudro untuk memegang pimpinan harian AD. Hal ini dianggap sebagai pembangkangan seorang perwira AD terhadap Panglima Tertinggi ABRI.

Kedua: Penyalah gunaan Super Semar yang seharusnya berfungsi untuk mempertahankan ajaran Presiden Soekarno serta lagalitas untuk mengembalikan kondisi keamanan telah beralih fungsi sebagai Transfer of Power. Sekali lagi sebuah pengkhianatan telah dilakukan oleh Jenderal Soeharto.

Dengan adanya dua fakta diatas maka sangat tidak layak apabila mantan Presiden Soeharto diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Lebih jauh dalam tajuk tersebut disebutkan apabila Presiden SBY mengabulkan permohonan tersebut berarti telah melakukan Political Suicide (bunuh diri politik).

Demikian sekilas makna yang tertuang dalam kolom Ibrahim Isa. Sebuah tulisan yang sangat menarik untuk dikupas dan ditulis dalam waktu yang tepat.

Dengan tidak mengurangi sedikitpun rasa hormat saya kepada penulis artikel di atas, tidak ada salahnya bila saya menulis sebuah artikel tanggapan atas tulisan pada kolom Ibrahim Isa yang saya baca via forum interaktif KabarIndonesia.

Yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah tulisan ini bukan bersifat dukungan atas rencana pengangkatan mantan Presiden Soeharto sebagai Pahlawan Nasional tetapi terfokus pada penolakan argumentasi yang melatar belakangi penolakan pengangkatan mantan Presiden RI ke2 sebagai Pahlawan Nasional.

Beberapa hal yang melandasi pola pikir saya diantaranya:

Pertama: Kejelasan makna kata pengkhianat dalam konteks polititik

Kedua : Fakta di balik gagalnya pengangkatan Letjend. Pranoto Reksosamudro

Ketiga : Misteri Super Semar.

Kejelasan makna kata pengkhianat dalam konteks politik.

Turunnya Presiden Soekarno serta naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI merupakan peristiwa / proses politik. Tidak ada kata pengkhianat dalam naik turunnya seseorang dalam jabatan politis. Semua peristiwa berdasar pada kekalahan strategi seseorang Presiden yang tengah berkuasa menghadapi goncangan atau strategi politik pihak lain yang berusaha merebut kursi kepresidenannya. Apabila setiap pergantian kekuasaan identik dengan pengkhianatan maka kita perlu bertanya bagaimana Amien Rais dkk menggulingkan Presiden Soeharto, Layakkah Amien Rais dkk disebut pengkhianat ?, atau dapatkah kita menyebut Megawati sebagai pengkhianat karena menggantikan Gus Dur yang baru beberapa saat menduduki kursi ke Presidenan ? Saya rasa tidak. Fakta yang harus kita akui adalah: Presiden Soeharto tidak sanggup menghadapi strategi Amien Rais dkk sehingga jatuh dan dilengserkan. Begitupun dengan Gus Dur, harus kita akui strategi Megawati cukup prima dan tajam. Hal ini nampak dari kemampuannya melengserkan Gus Dur yang baru memerintah seumur jagung. Demikian juga halnya dengan Presiden Soekarno. Sebagai tokoh yang handal dalam dunia politik ternyata tidak mampu membendung serangan (kalau boleh di sebut demikian) Jenderal Soeharto, sehingga lepaslah jabatan Presiden Soekarno dan digantikan oleh Jenderal Soeharto. Sekali lagi tidak ada unsur pengkhianatan dalam peristiwa ini. Yang ada adalah Strategi siapa menang atas Strategi siapa.

Fakta di balik gagalnya pengangkatan Letjend. Pranoto Reksosamudro.

Dalam kasus ini penulis melihat adanya kontradiksi keadaan. Pada saat Presiden Soekarno menetapkan Letjend. Pranoto sebagai pejabat harian pimpinan AD dan ditolak oleh Mayor Jenderal Soeharto mengacu pada 2 hal:

Pertama : Jenderal Soeharto memegang teguh ketetapan dalam Strukur Komando AD yang menyebutkan bahwa: Apabila Panglima AD berhalangan maka komando sementara Angkatan Darat di pegang oleh Panglima Kostrad. Maka sangat wajar apabila Mayjend. Soeharto (pada saat itu) sebagai Pangkostrad menolak keputusan Presiden Soekarno. Satu catatan disini adalah latar belakang Presiden Soekarno yang bukan dari kalangan militer seringkali menimbulkan kesalahan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan komando baik di AD, AL, AU maupun Kepolisian. Sehingga saya memandang tidak ada unsur “Pembangkangan” yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto. Yang ada adalah meluruskan serta menegakkan aturan Komando di tubuh AD.

Kedua : Apabila kita menggunakan logika bahwa keputusan Presiden Soekarno didasarkan atas kondisi darurat, sehingga mengabaikan Struktur Komando AD maka yang perlu dipertanyakan : Mengapa jika Presiden Soekarno menganggap Jenderal Soeharto sebagai pembangkang tidak melakukan tindakan tegas. Baik berupa sanksi bahkan pemecatan terhadap Jenderal Soeharto. Hal ini bukan suatu yang mustahil bagi Preiden Soekarno, mengingat saat itu ia berposisi sebagai Presiden RI dan Panglima Tertinggi ABRI. Ada misteri dibalik fakta ini. Misteri tersebut pernah saya kupas dalam artikel yang berjudul: Soeharto Putera Mahkota Soekarno. Dapat di baca di http://www.semarwarta.blogdetik.com

Misteri Super Semar:

Penyimpangan pelaksanaan Super Semar (bila benar) sering kali dijadikan alasan untuk mendiskreditkan naiknya Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI ke 2 menggantikan Presiden Soekarno. Untuk menganalisa masah tersebut Penulis akan menampilkan fakta sejarah yang sempat penulis analisa diantaranya:

- Istilah Transfer of Power dalam kaitan dengan Super Semar pernah disinggung oleh Presiden Soekarno dalam Pidato kenegaraan pada saat peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan RI. (kunjungi: Youtube dengan kata kunci: Pidato Presiden Soekarno). Presiden Soekarno bukanlah tipe Presiden yang terbiasa menunda mengambil keputusan. Dekrit Presiden untuk membubarkan Dewan Konstituante dan penunjukan Letjend. Pranoto sebagai pejabat harian di lingkup AD merupakan bukti kecepatan Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan (terlepas benar atau tidaknya keputusan yang diambil) menghadapi situasi politik di Indonesia. Terlebih apabila kondisi tersebut menyangkut posisinya sebagai Presiden RI. Secara logika Presiden Soekarno akan segera mencabut Super Semar dari tangan Jenderal Soeharto dan akan mengambil alih Komando Pengembalian Ketertiban dan Keamanan langsung dibawah kendali Presiden Soekarno sebagai Panglima Besar Revolusi dan Panglima Tertinggi ABRI.

- Kabar yang beredar belakangan juga menyebutkan bahwa Super Semar ditandatangani oleh Presiden Soekarno di bawah ancaman senjata 3 Jenderal utusan Jenderal Soeharto. Yang ada dalam pikiran penulis sat ini adalah: Super Semar di keluarkan pada saat Presiden Soekarno masih menjabat sebagai Panglima Tertinggi ABRI. Apabila hal tersebut benar-benar terjadi mengapa Presiden Soekarno tidak mengeluarkan perintah penangkapan Jenderal Soeharto beserta 3 utusannya, andaipun Jenderal Soeharto telah menguasai semua elemen AD masih ada 3 kekuatan yang dapat di komando aleh Presiden Soekarno AL, AU dan Polri. Sekali lagi sebuah misteri telah terjadi disini. Dan hanya Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto yang tahu jawabannya.

Dari fakta di atas penulis menarik kesimpulan bahwasanya peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto bukan sebuah proses kudeta ataupun pengkhianatan. Terlalu dini bagi kita sebagai generasi penerus untuk menarik kesimpulan fakta dibalik proses alih kepemimpinan nasional dari Soekarno kepada Soeharto.

Realita yang dapat kita terima adalah keduanya merupakan tokoh besar yang pernah ada di Republik ini. Terlepas dari berbagai kelemahan yang dimiliki oleh Soekarno dan Soeharto sebagai manusia biasa, setidaknya kita telah mengenyam berbagai kenyamanan atas jerih payah keduanya.

Soekarno mengantar kita menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat, sementara Soeharto telah meletakkan dasar-dasar perekonomian dan pembangunan negeri ini.

Salam: Ki Semar